Pencerahan Politik

Dalam situasi kehidupan demokrasi yang carut marut, minusnya kepemimpinan negarawan, maraknya politik transaksional, dan matinya etika politik, kita sesungguhnya membutuhkan suatu tahapan kehidupan demokrasi yang transformatif. Masa dimana lahir sebuah era pencerahan politik. Pada era pencerahan politik tersebut, pendidikan politik masyarakat maju. Kesadaran politik rakyat terbangun. Rakyat menjadi tercerahkan. Rakyat akhirnya pandai memilih pemimpin. Mereka memilih para pemimpin berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan track recordnya. Suara rakyat sudah tidak gampang dibeli atau ditukar dengan sembako. Rakyat bukan lagi pemilih tradisional, yang memilih pemimpin karena faktor kekerabatan, ikatan emosional, citra politik dan politik uang. Rakyat menjadi pemilih cerdas. Rakyat menjadi pemilih rasional. Inilah era pencerahan politik yang didambakan. Sebuah tahapan sejarah politik yang melahirkan politik akal sehat. Sebuah periode sejarah yang melahirkan para pemimpin sejati dan negarawan. Bangsa dan negara pun bisa berkembang serta maju. Masyarakat bisa hidup tenang, sejahtera dan damai. Lantas, memulai atau membangun era pencerahan politik tersebut bagaimana? Untuk memulai dan membangun era pencerahan politik tersebut, tidak ada jalan lain kecuali seluruh unsur civil society, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidik/akademisi dan media massa, secara total melakukan pendidikan politik dan penyadaran politik pada masyarakat. Demokrasi bangsa tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika kualitas pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat rendah. Begitu pun, demokrasi bangsa tidak akan bisa melahirkan negarawan atau pemimpin sejati kalau masyarakat tidak punya kecerdasan politik. Indonesia tidak kekurangan pemimpin sejati. Indonesia tidak kekurangan negarawan. Indonesia hanya kekurangan ruang dan panggung politik bagi lahirnya negarawan dan pemimpin sejati. Banyak anak bangsa yang sesungguhnya punya jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan yang besar. Tetapi mereka tidak punya akses politik dan enggan berpolitik. Beberapa sudah punya akses dan terjun ke dunia politik tetapi kalah dalam persaingan pemilu. Rakyat Indonesia memang masih terlalu dini diperhadapkan dengan demokrasi langsung. Pendidikan politik mereka masih tergolong rendah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesadaran politik mereka pun belum terlalu cukup untuk memilih calon pemimpin sejati atau negarawan. Maka tidak mengherankan kalau proses demokrasi saat ini belum melahirkan pemimpin sejati dan negarawan. Demokrasi kita sebenarnya baru melahirkan politisi dan pemimpin yang pragmatis lagi oportunis. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang terpilih karena politik uang dan politik pencitraan. Mereka bukan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses politik demokrasi yang sehat. Sehingga kualitas atau kepemimpinannya bukan yang negarawan ataupun yang sejati. Berbicara Demokrasi, menurut saya bangsa indonesia belum bisa dikatakan negara yang demokrasi karena masih banyak aspirasi rakyat yang belum didengar dan bahkan pemerintah masih belum bijak dalam mengatasi permasalahan bangsa kita. Bahkan politik kita saat ini pengacu pada sistem liberal. Pemerintah kita sudah melupakan janji-janji nya. Yang dimaksud demokrasi liberal yang dimana sekarang partai politik sudah tidak mencerminkan kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan demokrasi pancasila sebagai acuan bernegara. Semua partai politik tidak ada yang pernah melakukan permainan politik yang bersih, semuanya mereka gunakan cara yang kotor jika,tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuasaan. Kita harus melakukan yang namanya perlawanan dan demokrasi saat ini perlu dipertegas lagi karena masih banyak aspirasi masyarakat kita belum di dengar sampai ke pemerintah. Akan kah kita hanya bisa meliahat saja dengan penderitaan yang sudah kita alami ini. Kita juga bisa melihat banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang seperti hal nya di malang, Jawa Timur bahwa banyak masyarakat yang menganggur dan mereka terkadang bekerja dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, mengamen, mengemis, dan bahkan banyak lahan parkir ilegal yang dilakukan hal ini terkadang membuat kita masyarakat malang tidak nyaman bahkan untuk uang parkir sebesar Rp.2.000. setiap kita berhenti dipertokohan banyak yang meminta uang dan ketika kita tidak memberi mereka selalu memaksa kita untuk memberi nya. Bukan kah ini merupakan dampak ketidakadilan masyarakat yang masih tidak mendapatkan pekerjaan karena banyak nya lapangan pekerjaan diisi oleh orang luar asing dan banyak masyarakat kita yang berpendidikan kurang akan sulit memperoleh pekerjaan. Hari ini kita bisa merefleksikan bagaimana banyaknya mahasiswa yang sudah lulus akan merasakan dilema kebingungan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini adalah tugas yang harus dilakukan pemerintah agar masayarakat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sudah membayar pajak tapi, apakah kita tahu dimana kah uang kita ini dialokasikan?, seharusnya media sosial, berita – berita di TV dan bahkan chanel TV perlu menayangkan semua perilaku apa saja yang dilakukan selama bekerja di pemerintahan dan pelaporan perogram kerja perlu disiarkan secara luas oleh seluluruh Indonesia agar kita mengetahui sejauh mana progres dari pemerintahan kita. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyrakat Indonesia membuat Indonesia malas dalam mengkritik dan mengutarakan pendapat mereka, padahal ini demi kemajuan Negara Indonesia kita yang dimana kita tinggal didalamnya untuk bisa hidup sejahtera maka kita perlu mengutarakan aspirasi kita. Pemerintah terkadang menutup- nutupi diri dari media , sehingga kita sendiri tidak tahu proses pekerjaan mereka. Yang di publikasikan ke masyarakat hanya hal – hal yang baik saja. Kita harus sadar bahwa kita telah dibodohi dengan janji-janji manis mereka membuat kita mau melakukan apa yang mereka berikan.bahkan gaji mereka lebih besar dari kita rakyat biasa. Banyak nya pajak yang kita bayar tanpa kita tahu kemanakah uang ini di alokasikan. Menurut saya pemerintah harus berani terbuka dengan masyarakat kita tentang kinerja mereka dengan pelaporan yang jelas, bukti yang jelas, perlu adanya informasi yang meluas kepada masyarakat kita, bukan hanya dari media sosial, TV, koran perlu juga pembicaraan secara luas oleh masyarakat yang bisa dikatakan mereka awam terhadap politik dan pendidikan yang kurang seperti tidak bisa membaca. Bahasa yang berbeda juga bisa mempengaruhi masayarakat untuk menjadi lebih cenderung cuek terhadap politik Indonesia yang mulai mengalami ketidakadilan. Jika seandainya kita tahu politik Indonesia secara keseluruhan mungkin, kita akan sama-sama bisa membangun Negara Indonesia lebih maju karena dengan dilakukan bersama-sama maka akan lebih mudah mewujudkan tujuan Indonesia.